RSS

IPTV & RSS

16 Jan

KLIK DISINI UNTUK MENDENGARKAN

Pendahuluan

Pada zaman dahulu, masyarakat sudah cukup puas dengan teknologi telegram yang hanya mampu memberikan pesan tertulis. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dimanjakan dengan teknologi yang dapat mengeluarkan suara seperti radio dan telefon. Tidak cukup sampai di sana, perkembangan teknologi juga mampu memberikan masyarakat layanan yang dapat mengeluarkan suara dan gambar seperti televisi dan telefon video.

Pasar, budaya dan teknologi dewasa ini terus berkembang pesat menuju ke arah konvergensi. Pada era konvergensi, layanan-layanan yang terpisah akan menyatu menjadi satu. Layanan-layanan seperti telefon, internet dan penyiaran dapat disalurkan pada satu jaringan yang sama. Jaringan telekomunikasi berevolusi ke dalam platform IP. IP menjadi platform dasar yang menyatukan semua layanan, baik layanan yang dihadirkan oleh industri telekomunikasi, industri penyiaran maupun industri internet. Konvergensi mampu menghadirkan layanan-layanan baru yang lebih terintegrasi karena produk dari konvergensi merupakan kombinasi dari layanan-layanan yang dihadirkan oleh industri telekomunikasi, penyiaran dan internet. Ketiga industri tersebut lama kelamaan akan melebur menjadi satu, tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang.

Kemajuan teknologi yang menuju era konvergensi ini, berkembang searah dengan tuntutan pasar akan layanan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Tuntutan pasar ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang terus berkembang dan berevolusi. Masyarakat semakin mahir dan haus akan layanan-layanan baru yang mampu memberikan nilai lebih. Layanan-layanan baru tersebut dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sehingga konvergensi dapat dikatakan sebagai pemacu pertumbuhan perekomomian suatu negara.

IPTV merupakan salah satu produk dari konvergensi. Pada IPTV terdapat unsur-unsur penyiaran, telekomunikasi dan internet. Dengan IPTV, masyarakat dapat memperoleh layanan berupa gambar, data dan suara. Setiap sektor memiliki peraturan yang dituangkan dalam undang-undang yang terpisah. Peran pemerintah sangatlah penting bagi kelangsungan IPTV. Pemerintah harus mampu merumuskan peraturan yang tepat dalam mengatur bisnis IPTV karena di masa depan, bukan tidak mungkin, operator IPTV tidak hanya satu melainkan lebih dari satu seperti operator telekomunikasi sekarang ini.

ITU-T sebagai bagian dari ITU (International Telecommunication Union) telah membuat standarisasi mengenai teknologi IPTV. Rekomendasi-rekomendasi dari ITU-T mengenai IPTV sebaiknya dipatuhi dan diperhatikan oleh pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang IPTV. ITU-T telah beberapa kali menyelenggarakan seminar mengenai IPTV. Paparan dan kesimpulan dari seminar tersebut dapat dijadikan materi tambahan bagi pemerintah dalam memetakan arah teknologi yang akan diusung oleh Indonesia di kemudian hari agar industri IPTV dapat berkembang dan adil bagi semua, baik masyarakat maupun para pelaku bisnis IPTV.

Latar Belakang

Penetrasi akan kemajuan teknologi pada suatu negara dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun, kemajuan ini juga dapat menjadi bumerang bagi negara tersebut jika tidak diatur dengan baik. Hal ini berlaku juga bagi layanan IPTV yang sekarang ini sudah diberikan oleh PT. Telkom. Karena peraturan yang mengatur industri telekomunikasi, penyiaran dan internet tidaklah menjadi satu, maka pemerintah mendapat tantangan baru dalam mengeluarkan peraturan-peraturan bagi produk konvergensi yang mengandung unsur-unsur dari ketiga industri tersebut.

TUGAS 2

Gambar 1. Penetrasi Teknologi Broadband periode 1 Januari 2005. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Kemajuan teknologi broadband terus meningkat pesat dan menjadi salah satu pendukung kemajuan IPTV di dunia. Indonesia sebagian bagian dari masyarakat dunia tentunya tidak mau ketinggalan dalam melakukan implementasi IPTV. Penggunaan IPTV di dunia sendiri semakin hari semakin meningkat. Pada saat ini, PT. Telkom adalah satu-satunya operator yang menawarkan layanan IPTV di Indonesia. Sementara itu pesaing terdekatnya yaitu PT. Interactive Vision Media masih dalam proses mengajukan lisensi kepada pihak regulator. Layanan IPTV dari PT. Telkom yang diberi nama Groovia sudah mulai beroperasi sejak 11 Juni 2011. Saat ini cakupan layanan dari Groovia hanya di wilayah Jakarta saja, namun tidak menutup kemungkinan bila di masa mendatang cakupan layanan Groovia dapat mencapai seluruh Indonesia.Bila layanan ini dinilai menguntungkan, maka sudah hampir bisa dipastikan akan muncul pesaing-pesaing baru yang berusaha mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi ini. Selain pertambahan jumlah pesaing, layanan baru yang dapat mematikan IPTV juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan dan merencanakan peraturan di masa mendatang. Kemungkinan-kemungkinan di atas memang masih ada di masa depan dan belum tentu terjadi, namun bila benar-benar terjadi maka pemerintah harus sudah siap dan cepat dalam mengatur kondisi tersebut tanpa terlalu lama melakukan kajian dan koordinasi.

TUGAS3

Gambar 2. Pelanggan IPTV di dunia. Sumber: TeleGeography’s GlobalComms Pay-TV Research.

Maksud dan tujuan dari pembahasan mengenai regulasi IPTV di Indonesia adalah untuk menganalisa peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, beserta hal-hal apa yang harus dirumuskan pada peraturan IPTV di masa depan agar diperoleh suatu kesimpulan dan usulan yang bermanfaat bagi perkembangan layanana IPTV di Indonesia. Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara tetangga yang sudah bergerak mengimplementasikan IPTV beserta seperangkat peraturannya di negara masing-masing. Perumusan akan peraturan IPTV tidak boleh ditunda-tunda atau hanya dijadikan bahan peraturan yang entah kapan diresmikannya sebab industri terus bergerak, demikian juga pasar. Kepastian payung hukum bagi pelaku usaha yang terjun ke dalam bisnis IPTV sangat diperlukan bagi perkembangan IPTV. 

Definisi dan Fasiltas Unggulan IPTV

ITU-T mendefinisikan IPTV sebagai layanan multimedia seperti televisi/video/audio/teks/gambar/data yang disalurkan melalui jaringan berbasis IP yang mampu memenuhi tingkat kualitas layanan, keamanan, keinteraktifan dan kehandalan.

TUGAS4

Gambar 3. Konsep dan Pemeran IPTV. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Gambar 3 menunjukkan blok-blok pemeran yang ada di dalam IPTV secara sederhana. Penyedia konten merupakan pemilik dari konten yang akan dinikmasti oleh pelanggan IPTV, konten yang dikirimkan dapat berupa data, rekaman atau siaran langsung. Penyedia jasa adalah penyelenggara layanan IPTV yang mencerna dan melindungi konten dari IPTV. Penyedia Jaringan adalah perusahaan yang melakukan pengiriman konten dari Penyedia Layanan kepada pelanggan. Konsumen IPTV adalah pelanggan dari IPTV yang memilih dan mengkonsumsi konten yang sudah dipilih, pelanggan ini kemudian akan membayar tagihan yang akan dibayarkan kepara para penyedia layanan. Setiap blok pemeran IPTV yang telah dipaparkan di atas  tidak selalu berada pada perusahaan yang berbeda, sebagai contoh penyedia layanan dan penyedia jaringan pada IPTV dari PT. Telkom berada pada perusahaan yang sama, tidak terpisah.

Fasilitas-fasilitas yang merupakan kelebihan IPTV antara lain adalah:

1. TV dengan perekam video pribadi lokal atau Local PVR (Personal Video Recorder)

TUUUUGAS

Gambar 4. TV dengan perekam video pribadi lokal. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Layanan IPTV memungkinkan pelanggan untuk dapat menonton siaran televisi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik karena IPTV dapat megirimkan gambar hingga kualitas berdefinisi tinggi asalkan didukung oleh jaringan dan perangkat yang dimiliki oleh pelanggan. Tidak hanya gambar yang jernih, fasilitas PVR memungkinkan bagi pelanggan untuk merekam, mem-pause, mem-fastforward, men-slowmotion siaran televisi yang sudah dibeli.

2. Content on Demand

TUGAS5

Gambar 5. Content on Demand. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Layanan IPTV memungkinkan bagi pelanggan untuk memilih konten tertentu yang ingin dia nikmati. Konten yang dapat dipilih pada umumnya berupa film-film Hollywood, film-film festival, musik, serial televisi dan lain-lain. Pelanggan tidak perlu menunggu jam tayang untuk menikmati konten-konten ini.

3. Pre-Delivered Content on Demand

TUGAS 6

Gambar 6. Pre-Delivered Content on Demand. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Konten yang dikirimkan oleh penyedia layanan IPTV dapat disimpan terlebih dahulu ke dalam media penyimpanan pada jaringan milik pelanggan untuk dikemudian hari dapat dinikmati oleh pelanggan. Pelanggan dapat mem-pause, mem-fastforward, men-slowmotion konten tersebut.

4. Hibrid: Pengiriman Online dan Off-air

TUGAS 7

Gambar 7. Hibrid: Pengiriman Online dan Off-air. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop

Berbagai fasilitas yang telah dipaparkan di atas, dapat digunakan oleh penyedia layanan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. IPTV memang bukan TV biasa dan bukan pula TV kabel, olehkarena itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat agar iklim usaha IPTV dapat berkembang dang menguntungkan seluruh komponen telekomunikasi yaitu operator, masyarakat dan regulator itu sendiri. Pelanggan IPTV dapat menikmati konten yang bersifat online dan off-air. Sistem pengiriman konten pada IPTV dapat mengakomodasi hal tersebut.

Standarisasi IPTV

ITU-T merupakan bagian dari ITU (International Telecommunication Union) yang mengatur masalah standarisasi teknologi telekomunikasi. Standarisasi secara global sangat diperlukan agar tidak terdapat standar-standar regional yang bersifat ganda dan saling mematikan. Dapat dibayangkan bila IPTV tidak distandarisasi oleh ITU-T, sistem dan pengertian IPTV di beberapa belahan dunia akan berbeda, begitupula dengan fasilitas-fasilitas yang diusung oleh IPTV di setiap daerah.

TUGAS 8

Gambar 8. Rekomendasi ITU-T. Sumber: Overview of IPTV Standards of ITU.

ITU-T telah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai IPTV. Rekomendasi-rekomendasi ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan IPTV, mulai dari arsitektur jaringan, keamanan konten, aplikasi yang digunakan, sampai jaringan di rumah pelanggan. Rekomendasi-rekomendari yang dikeluarkan oleh ITU-T merupakan hasil dari penelitian dan pengkajian  kelompok kerja yang ada pada ITU-T sehingga hasilnya sudah pasti berkualitas dan layak untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang jelas dan terarah.

Regulasi IPTV di Indonesia Sebelum 2009

Sebelum Peraturan Menteri Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 dan 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 diterbitkan, tidak ada peraturan tegas yang mengatur IPTV padahal IPTV sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh para peneliti sejak sebelum tahun 2006. Peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan penyiaran pada saat itu adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, namun kedua peraturan tersebut belum mampu mengatur penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh.

A. UU No 32 Tahun 2002

Beberapa Pasal pada UU No. 32 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Regulasi Televisi berbayar adalah :

  • Pasal 13 ayat 1:

Jasa Penyiaran terdiri atas : a. Jasa Penyiaran Radio b. Jasa Penyiaran Televisi.

  • Pasal 13 ayat 2:

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik b. Lembaga Penyiaran Swasta c. Lembaga Penyiaran Swasta d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

  • Pasal 25 ayat 1:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

  • Pasal 25 ayat 2:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi

  • Pasal 26 ayat 1:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial

UU No. 32 Tahun 2002 telah mengatur mengenai klasifikasi jasa penyiaran, penyelenggara jasa penyiaran, media dan jaringan yang dipergunakan. Undang-undang ini mengatur industri penyiaran  murni dimana yang menjadi objek dalam peraturan tersebut adalah penyelenggara siaran radio dan televisi yang bersifat satu arah. Para penyelenggara tersebut diantaranya adalah :

  1. Penyelenggara siaran televisi lokal dan nasional, baik perusahaan negara atau swasta, seperti Indosiar, MNC TV, B Channel, Elshinta, TVRI, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, MetroTV, JakTV dan lain-lain
  2. Penyelenggara siaran radio, baik perusahaan negara atau swasta, seperti RRI, Gen, Prambors, Delta, Kayu Manis, Trax, Geronimo dan lain-lain
  3. Penyelenggara siaran televisi kabel berbayar seperti First Media dan TELKOMVision
  4. Penyelenggara siaran televisi satelit berbayar seperi Skynindo, Indovision dan Aora

Penyelenggara siaran televisi tak berbayar dan radio mengandalkan pendapatan dari jeda iklan yang ditampilkan, sedang penyelenggara siaran televisi berbayar mengandalkan iuran bulanan dari para pelanggannya. IPTV memperoleh pendapatan dari iuran para pelanggan tapi IPTV lebih fleksibel karena siaran yang dibayar pelanggan adalah siaran yang ingin ditonton pelanggan saja, selain itu konten yang ada pada IPTV bukan hanya siaran televisi saja. Posisi IPTV pada peraturan ini masih rancu karena belum jelas apakah IPTV dapat dikatakan sebagai objek yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002 atau tidak.

UU No. 32 Tahun 2002 ini mengatur bahwa jasa penyiaran hanya terdiri dari radio dan televisi. Lembaga yang dapat memberikan layanan penyiaran harus memperoleh izin terlebih dahulu. Lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga yang mampu memberikan penyiaran melalui media satelit, kabel atau terestrial. IPTV memang dapat menggunakan media satelit, kabel atau terestrial pada layer 1, yaitu layer fisik. Namun pada layer di atas layer fisik, IPTV menggunakan teknologi berbasis IP yang tidak didefinisikan oleh peraturan ini. Selain itu, penyiaran yang dimaksudkan pada UU No. 32 Tahun 2002 ini adalah penyiaran murni di mana pelanggan tidak dapat berinteraksi, layanan yang dimaksudkan bersifat hanya searah sebab layanan yang bersifat dua arah diatur oleh paket peraturan lain.

B. UU No 36 Tahun 1999

UU No. 36 Tahun 1999 adalah seperangkat peraturan yang mengatur  telekomunikasi. Di sana diatur dan didefinisikan siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi, kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi tersebut, jaringan yang digunakan pada layanan telekomunikasi, pentarifan dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 1 pada UU No. 36 Tahun 1999, IPTV sebenarnya dapat dikatakan termasuk jasa telekomunikasi yaitu layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Akantetapi layanan IPTV juga dapat bersifat 1 arah seperti penyiaran, hal inilah yang masih rancu apakah peraturan pada UU No 36 Tahun 1999 dapat digunakan untuk mengatur IPTV atau tidak. UU No. 36 Tahun 1999 dibangun dalam nuansa teknologi yang masih berbasis TDM, belum IP.

Regulasi IPTV di Indonesia Saat Ini

Melihat perkembangan zaman yang serba konvergen, pemerintah merancang seperangkat undang-undang yang akan dipergunakan untuk mengatur IPTV di Indonesia. Ketika masih dalam tahapan rancangan, rancangan undang-undang ini terlebih dahulu dipaparkan kepada publik dengan mencantumkannya pada situs internet milik Departemen Komunikasi dan Informatika pada Juli 2009. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menperoleh kritik dan saran dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dalam industri penyiaran, internet dan telekomunikasi Indonesia.

Setelah melalui berbagai proses, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur IPTV pada 19 Agustus 2009 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009. 1 tahun kemudian, peraturan ini kembali diperbaharui dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan pada 2010 inilah yang sampai saat ini dipergunakan untuk mengatur bisnis IPTV di Indonesia.

Beberapa hal penting yang diatur pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 adalah:

  • Peraturan yang berkaitan dengan definisi IPTV

Definisi dari IPTV telah didefinisikan pada Pasal 1 bagian pertama yaitu “ … IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televise, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protocol internet yang menjamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat standar”. Definisi ini sangat mirip dengan definisi IPTV yang sudah terlebih dahulu didefinisikan oleh ITU-T, hal ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari ITU-T akan selalu mempertimbangkan keputusan dan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh ITU-T agar perkembangan IPTV di Indonesia dapat berjalan searah dengan perkembangan IPTV di negara-negara lain.

  • Peraturan yang berkaitan dengan media IPTV

Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Penyelenggara menyelenggarakan layanan IPTV dengan menggunakan media kabel. Kemudian maksud dari ayat 1 tersebut diperjelas oleh Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Media kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jaringan backbone dan backhaul”. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah agar kualitas dari layanan IPTV dapat terjamin sehingga masyarakat yang menjadi pelanggan IPTV tidak dirugikan. Media kabel memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan media nirkabel sebab media kabel cenderung kebal terhadap interferensi, maupun distorsi. Selain itu kapasitas media nirkabel saat ini masih kalah dibandingkan dengan media kabel, sebagai contoh teknologi serat optik yang saat ini tersedia di pasar sudah sampai pada orde Terabit per detik, hal ini belum dapat dicapai oleh teknologi nirkabel. Dengan demikian maka pelaku usaha yang ingin berkecimpung di dunia IPTV Indonesia harus memiliki akses kepada jaringan kabel backbone dan backhaul yang handal. Kalau dilihat, peraturan ini sangat menguntungkan PT. Telkom sebagai pemilik jaringan kabel terbesar di Indonesia, maka tidak heran bila PT. Telkom menjadi penyedia layanan IPTV pertama di Indonesia.

Pasal 4 pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 ini adalah pasal yang mempertegas pasal 3 ayat 2 pada  Peraturan Menteri 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 yang masih terkesan kurang jelas dan tegas karena hanya berbunyi “Layanan IPTV diselenggarakan dengan menggunakan media kabel”. Semakin jelas dan tegas sebuah peraturan, semakin tinggi tingkat kepastian yang diperoleh oleh masyarakat.

  • Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggara IPTV

Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV”. Kemudian Pasal 5 ayat 2 berbunyi “Izin-izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:

a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal;

b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/

ISP); dan

c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

melalui kabel.”

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penyelenggara layanan IPTV. Persyaratannya tidaklah mudah sebab harus mendapat 3 izin penyelenggaraan. Di sini Depertemen Komunikasi dan Informasi terkesan masih ingin “berbagi kue” kepada instansi-instansi yang ada di Depertemen Komunikasi dan Informasi sebab untuk memperoleh ketiga izin tersebut, calon penyelenggara IPTV harus mengajukan permohonan kepada lebih dari 1 instansi pada Depertemen Komunikasi dan Informasi. Birokrasi yang panjang seperti ini seharusnya sudah dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas seleksi dan penyaringan dalam pemberian izin penyelenggaraan dari pemerintah. Sebaiknya cukup dibutuhkan 1 instansi dengan 1 izin penyelenggaraan saja untuk menjadi penyelenggara IPTV.

  • Peraturan yang berkaitan dengan ruang lingkup layanan IPTV

Pasal 8 berbunyi “Layanan IPTV meliputi:

a. layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;

b. layanan multimedia (pulled services dan interactive services), yaitu

layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari

pelanggan;

c. layanan transaksi elektronik; dan

d. layanan akses internet untuk kepentingan publik.”

Pasal ini menjelaskan jenis-jenis layanan apa saja yang ada pada IPTV, untuk dapat melakukan layanan-layanan ini, penyelenggara harus memiliki izin atau sertifikat tertentu. Untuk dapat melaksanakan layanan penyiaran (pushed services), penyelenggara layanan IPTV wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel. Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk kepentingan publik, penyelenggara layanan IPTV wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ ISP).

Sementara itu untuk dapat memberikan layanan multimedia dan transaksi elektronik, penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya instansi yang berwenang untuk memberikan sertifikasi belum ada dan dicantumkan pada peraturan ini, Menteri dapat membentuk tim untuk memeriksa sistem layanan multimedia dan transaksi elektronik. Tim yang dibentuk oleh Menteri tentunya dapat berubah-ubah dan tidak pasti. Sebaiknya instansi mana yang bertanggung jawab bagi setiap perizinan jenis layanan IPTV dicantumkan pada Peraturan Menteri agar peraturan ini dapat lebih jelas, tegas dan pasti.

  • Peraturan yang berkaitan dengan jaringan dan sistem perangkat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 4 bahwa penyelenggara wajib memiliki akses terhadap jaringan kabel, untuk lebih mempertegas pasal tersebut lagi, maka pada Pasal 11 disebutkan bahwa “Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk setiap pelanggan.” Namun alangkah lebih baik  apabila kecepatan downlink minimal yang dimaksudkan pada pasal ini dapat disebutkan besarannya agar kualitas dari layanan IPTV dapat sesuai harapan, bukan tidak mungkin di masa depan nanti akan terdapat lebih dari satu perusahaan penyelenggara IPTV sehingga persaingan akan semakin meningkat. Persaingan ini dapat menyebabkan perang harga yang dapat mengorbankan kualitas layanan. Dengan dicantumkannya batas minimal dalam besaran angka yang pasti, maka penurunan kualitas layanan IPTV dapat dihindari. Pencantuman nilai minimal ini juga tidak akan efektif bila tidak disertai seperangkat sanksi bagi penyelenggara yang melanggar.

TUUG

Gambar 9. IP-STB.

Pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 ini juga diatur mengenai berbagai standar-standar teknis yang harus diikuti oleh penyelenggara jasa layanan IPTV, diantaranya adalah Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggara wajib menggunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional”. Kemudian pada pasal lain juga dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila ada perkembangan standar internasional, maka penyedia layanan harus mengikuti standar tersebut. Standar internasional yang dimaksud di sini adalah standar ITU-T. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 2, ITU-T telah melahirkan berbagai standar yang berhubungan dengan IPTV dan akan melahirkan standar-standar baru demi kelangsungan dunai IPTV. Peraturan Menteri ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia patuh dan akan mengikuti standar-standar IPTV yang berasal dari ITU. Hal ini baik sekali karena standar-standar yang dikeluarkan ITU bukanlah standar main-main, tapi standar yang sudah ditelaah dengan serius oleh para pakar telekomunikasi. Selain itu Indonesia juga merupakan State Member dari ITU sehingga segala rekomendasi atau standar yang keluar dari ITU merupakan bagian dari jerih payah perwakilan Indonesia di ITU juga. Memang belum semua standar-standar ITU-T dimasukkan ke dalam peraturan, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai rekomendasi mana saja yang akan dijadikan standar IPTV di Indonesia agar masyarakat dapat memperoleh layanan dari sebuah teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, standar yang diberlakukan juga harus mendukung perkembangan industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton perkembangan IPTV, melainkan dapat menjadi pemain di dalamnya.Peraturan Menteri ini mengatur kandungan dalam negeri dari Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) melalui Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.“ Pasal ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah agar jaringan dan sistem perangkat yang dipergunakan tidak 100% buatan luar negeri. Peraturan ini dapat memacu industri perangkat lunak dan perangkat keras dalam negeri. Pemerintah mengharapkan terjadi alih teknologi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi kelak di kemudian hari Indonesia dapat menjadi produsen. Setiap pelanggan IPTV wajib memiliki IP-STB sebab alat ini memiliki fungsi sebagai perantara antara pelanggan dengan sistem. Semakin banyak pelanggan IPTV, semakin banyak pula IP-STB yang dibutuhkan.

  • Peraturan yang berkaitan dengan konten

Paket Peraturan Menteri ini juga mendukung perkembangan konten lokal melalui Pasal 18 yang berbunyi:

(1) Untuk layanan penyiaran (pushed services), Penyelenggara harus menyediakan paling rendah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri.

(2) Untuk layanan multimedia (pulled services dan interactive services), Penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri paling rendah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari koleksi konten (content library) yang dimiliki.

(3) Jumlah Penyedia Konten Independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV paling rendah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten (content library) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan paling rendah menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Konten lokal yang merupakan hasil dari kerja keras anak bangsa harus didukung agar semua keuntungan dari IPTV tidak dibawa ke luar negeri. Bangsa Indonesia tidak boleh terus menerus menjadi konsumen dari produk asing, perlahan tapi pasti bangsa ini harus mampu mengembangkan konten lokalnya dan dikemudian hari mengeksport konten lokal tersebut ke luar negeri.

  • Peraturan yang berkaitan dengan pengamanan dan perlindungan

Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengamanan dan perlindungan. Penyelenggara wajib melindungi data-data pribadi para pelangganya, selain itu penyelenggara juga harus melindungi konten-konten dari kemungkinan pembajakan. Pembajakan  di Indonesia masih marak dan kurang mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Penyelenggara memang wajib melindungi konten dari pembajakan, namun bagaimana bila konten tersebut sudah tersebar di pasaran secara ilegal. Contohnya adalah konten film-film yang dapat dibeli pada layanan IPTV Groovia milik PT. Telkom, dapat dijumpai pada penjual DVD bajakan di pusat-pusat perbelanjaan dengan harga yang murah. Departemen Komunikasi dan Informasi harus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan kekayaan intelektual sebab masalah pembajakan kekayaan intelektual ini dapat menjadi penghambat kemajuan IPTV di Indonesia. Untuk apa pelanggan membeli konten lewat IPTV, bila dia dapat memperoleh konten tersebut secara ilegal dengan harga yang cukup terjangkau dari sumber lain.

  • Peraturan yang berkaitan dengan cara menjadi penyelenggaraan layanan IPTV

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon penyelenggara layanan IPTV setelah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Tata cara beserta persyaratannya dipaparkan pada Pasal 26 dan 27. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar perusahaan yang dapat menyelengarakan IPTV, bukanlah perusahaan sembarangan.

Kemudian permohonan izin yang diajukan oleh calon penyelenggara layanan IPTV akan dievaluasi. Hal-hal yang menyangkut evaluasi ini diatur oleh Pasal 28. Pada pasal ini, dipaparkan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi administratif dan evaluasi teknis. Kemudian pasal 28 ini mengatur juga jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pada kedua evaluasi tersebut. Ketentuan-ketentuan pada pasal ini sudah cukup baik dan jelas sehingga ada estimasi mengenai waktu yang diperlukan oleh masing-masing pihak dalam melakukan proses evaluasi permohonan calon penyelenggara ini.

Setelah dinyatakan lulus evaluasi administratif dan evaluasi teknis, Menteri mengeluarkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV kepada pemohon. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV ini berlaku untuk 10 tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi. Penyelenggara yang sudah memperoleh izin, dapat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV paling lama 3 bulan sebelum masa laku berakhir. Hal-hal yang menyangkut surat persetujuan ini diatur dengan lengkap pada pasal 29, 30 dan 31.

Dengan mengantongi izin dari Menteri, bukan berarti penyelanggara layanan IPTV dapat dengan bebas beroperasi tanpa evaluasi lagi dari pemerintah. Pasal 32 menyebutkan bahwa “Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali…”.  Jadi pemerintah melakukan kontrol akan penyelenggaraan IPTV di Indonesia, apabila penyelenggara dianggap tidak memenuhi ketentuan, maka izin penyelenggara tersebut dapat dicabut. Sesuai paparan pasal 33, masyarakat juga boleh memberikan masukan mengenai penyelenggaraan layanan IPTV. Hal ini cukup baik asalkan pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara jujur dan disiplin.

  • Peraturan yang berkaitan dengan Sanksi

Peraturan-peraturan yang telah dipaparkan pada pasal-pasal di atas tidak akan lengkap apabila tidak disertai sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Sanksi-sanksi ini diatur pada Pasal 34 dan 35. Bagi pihak-pihak yang melanggar Pasal 3, Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23,Pasal 24 huruf e, dan/atau Pasal 25 dari Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 akan memperoleh sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, tidak diberikan perpanjangan persetujuan dan/atau pencabutan persetujuan. Sanksi yang diberikan sudah cukup tegas. Namun alangkah lebih baik bila penyelenggara yang tidak memenuhi kualitas layanan dapat memperoleh sanksi juga. Batasan kualitas layanan yang dijinkan juga sebaiknya diberikan besaran nilainya berapa berupa angka yang jelas sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh layanan IPTV dengan kualitas layanan yang baik meski terdapat perubahan jumlah operator ataupun perang harga.

Semua peraturan yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 di atas memerlukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut harus mengalami perbaikan di masa depan, namun perbaikan-perbaikan tersebut harus berkesinambungan, adil dan bijak agar tidak merugikan semua pihak yang berkecimpung di dunia IPTV Indonesia.

Regulasi IPTV di Masa Depan

Peraturan-peraturan mengenai IPTV yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum mengatur kompetisi dan tarif pada layanan IPTV dengan jelas dan tegas. Peraturan pemerintah yang mengatur IPTV harus dengan jelas dan tegas mengatur persaingan yang pasti akan muncul ketika penyelenggara IPTV semakain bertambah di masa depan. Persaingan ini tidak hanya dari sesama penyelenggara IPTV, melainkan teknologi-teknologi lain yang di kemudian hari akan muncul. IPTV dapat dikatakan sebagai teknologi yang dapat mematikan usaha televisi kabel dan satelit berbayar yang sudah ada, sekarang ini dampaknya belum terlalu terasa, namun di masa depan dampak dari IPTV terhadap usaha televisi berbayar akan terasa. Peraturan pemerintah di masa depan diharapkan dapat mencakup mengatur hal-hal di atas dengan konsisten, bijak dan adil.

Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 juga belum membahas mengenai layanan purna jual. Kepuasan masyarakat akan jasa layanan IPTV yang telah dibeli harus diatur lebih detail lagi karena konten yang dijual melalui IPTV pasti akan semakin beraneka ragam. Tidak seperti sekarang dimana magnet dari IPTV masih berupa siaran hiburan berupa film. Kualitas layanan tidak hanya mencakup kualitas dari jaringan saja, melainkan kualitas dari konten harus diatur dengan baik agar tidak ada pelanggan yang merasa tertipu. Pemerintah sebaiknya mengatur pula, penipuan atau tindak kriminal yang mungkin terjadi pada konten layanan IPTV di masa depan.

Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang akan terus dikeluarkan oleh ITU-T di masa depan. Rekomendai-rekomendasi ITU-T tersebut harus disaring terlebih dahulu agar Indonesia tidak dijajah oleh kepentingan asing. Pemerintah jangan serta merta menjadikan semua rekomendasi ITU-T sebagai peraturan resmi yang harus ditaati oleh penyelenggara IPTV di Indonesia, kepentingan nasional harus dilindungi juga.

Pengembangan industri lokal juga bukan berarti bahwa pemerintah memaksakan penyelenggara layanan untuk membeli peralatan buatan Indonesia meski harganya sangat mahal. Pemerintah perlu campur tangan dalam memajukan industri lokal dengan membuat peraturan yang memihak industri lokal dan mendorong industri lokal untuk melakukan produksi masal sehingga harga dari produk yang dihasilkan oleh industri lokal dapat bersaing tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Hal ini juga berlaku bagi industri IPTV, alangkah baik bila di masa depan nanti Indonesia dapat memproduksi perangkat-perangkat IPTV. Pemerintah dapat memberikan program bantuan dana atau pinjaman lunak bagi perusahaan lokal yang bersedia memproduksi peralatan pendukung IPTV secara masal. Hal ini tentunya membutuhkan payung hukum yang memadai, maka peraturan pemerintah di masa depan sebaiknya memuat perihal pinjaman lunak atau bantuan bagi industri lokal yang memproduksi perangkat IPTV.

Kesimpulan

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 adalah peraturan mengenai IPTV yang menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya seperti UU no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Menteri Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009.
  2. Demi terjaganya kualitas layanan  IPTV, pelaku usaha yang ingin berkecimpung di dunia IPTV Indonesia diberikan kewajiban-kewajiban teknis yang akan dievaluasi baik ketika mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara layanan, maupun ketika sudah menjadi penyelenggara layanan IPTV.
  3. Persyaratan untuk menjadi penyelenggara layanan IPTV tidaklah mudah sebab harus mendapat 3 izin penyelenggaraan dari instansi yang berbeda. Izin-izin yang diperlukan antara lain adalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel
  4. Beberapa rekomendasi dari ITU-T sudah diikuti oleh pemerintah dalam membuat peraturan IPTV agar perkembangan teknologi IPTV di Indonesia dapat bergerak searah dengan perkembangan teknologi IPTV secara global.
  5. Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 mengatur kandungan dalam negeri dari Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) dan konten lokal agar industri perangkat keras dan perangkat lunak dalam negeri dapat terpacu dan ikut memperoleh keuntungan dari teknologi IPTV.
  6. Persaingan pada industri IPTV baik saat ini maupun di masa depan akan meliputi pensaingan antara sesama penyelenggara layanan maupun layanan yang diberikan oleh teknologi lain.
  7. Penyebaran konten-konten ilegal yang belum berhasil dihentikan dapat menghambat perkembangan layanan IPTV di Indonesia.
  8. Pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 sudah dilengkapi oleh sanki-sanksi yang akan menghukum para pelanggar.

Saran

  1. Menghadapi industri IPTV yang terus berkembang, pemerintah wajib untuk terus memperbaharui perangkat paraturan-peraturan yang telah diterbitkan agar industri ini dapat terus berkembang dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Masukan dari ITU-T, masyarakat, para pelaku industri dan komunitas pakar telekomunikasi sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan.
  2. Batasan kualitas dari layanan IPTV sebaiknya didefinisikan lebih tegas dan jelas lagi dengan menggunakan besaran angka, baik kualitas layanan dari konten maupun jaringan yang dipergunakan oleh peyelenggara.
  3. Sebaiknya cukup dibutuhkan 1 instansi dengan 1 izin penyelenggaraan saja untuk menjadi penyelenggara IPTV demi penyederhanakan birokrasi di dalam Departemen Komunikasi dan Informatika.
  4. Rekomendasi-rekomendasi ITU-T sebaiknya disaring terlebih dahulu oleh pemerintah agar kepentingan nasional dapat terjaga.
  5. Pemerintah hendaknya memberikan berbagai kemudahan bagi industri perangkat keras dan perangkat lunak lokal yang ingin berbisnis dalam industri IPTV. Kemudahan tersebut dapat berbentuk pinjaman lunak dan payung hukum yang mendukung industri lokal tersebut.
  6. Peraturan mengenai persaingan dan pentarifan pada industri IPTV sebaiknya disusun dan secepatnya diberlakukan agar atmosfer usaha yang adil dapat terjaga.
  7. Departemen Komunikasi dan Informasi harus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan kekayaan intelektual sebab masalah pembajakan kekayaan intelektual ini dapat menjadi penghambat kemajuan IPTV di Indonesia.
  8. Pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha hendaknya memiliki komitmen dan konsistensi yang baik dalam mematuhi dan menjalankan semua pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, terutama sanksi-sanksi bagi siapapun yang melanggar, tanpa terkecuali

Referensi

________. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia

________. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Business Monitor International (2012). Asia Pacific Telecommunications June 2012

Business Monitor International (2012). Indonesia Telecommunications Report Q2 2012

Jones, Simon. 2006. IPTV Delivery Architecture. ITU-T IPTV Global Technical Workshop,Seoul

Kawamori, Masahito. 2009. Overview of IPTV Standards of ITU. Seminar on ITU-T Hot Topics for Standardization, Argentina

Kawamori, Masahito. 2010. ITU-T IPTV for Accessibility. ITU-EBU Jaoint Workshop on Accessibility to Broadcasting and IPTV Access for All, Geneva

Tadayoni, Reza. 2006. IPTV – Market, Regulatory Trends and Policy Options in Asia-Pacific, ITU-T IPTV Global Technical Workshop, Seoul

http://telkom.co.id

http://www.itu.int/ITU-T/IPTV/

Apakah IPTV itu?

IPTV adalah singkatan dari Internet Protocol TV. Sebuah sistem IPTV ditempatkan dalam bisnis memungkinkan ratusan saluran TV dan video untuk dilihat pada jumlah yang tidak terbatas TV dan PC terhubung ke jaringan data yang ada.

TV atau sinyal video diubah menjadi aliran data yang melewati jaringan dengan cara yang sama seperti lalu lintas data lain. Sebuah bentuk transmisi tertentu yang dikenal sebagai IP multicasting, digunakan untuk mengurangi kebutuhan bandwidth jaringan. Semua sumber yang tersedia dapat dipilih, tergantung sumber mana yang ingin kita lihat.
TV yang terhubung ke jaringan anda dengan Receiver IP kecil dikendalikan menggunakan remote control infra merah. Pengguna PC tidak perlu perangkat keras tambahan dan untuk memilih salurannya menggunakan panel kontrol yang ditampilkan pada layar PC. Saluran tersebut dilihat melalui media player seperti Windows Media Player dan dapat ditampilkan dengan ukuran layar sedang atau layar penuh.

Mengapa menggunakan IPTV untuk distribusi TV?

Dengan menggunakan solusi IPTV untuk melakukan streaming TV dan video melalui jaringan data Anda, di manapun Anda memiliki jaringan Anda dapat menghubungkan TV atau PC untuk menampilkan channel yang Anda pilih dan kontrol.

Sistem IPTV mendistribusikan TV dan video dari sumber manapun. Satellite TV, Freeview TV, studio output, semua ditampilkan secara konsisten pada kualitas tertinggi berkat teknologi digital.

IPTV membawa tingkatan baru pada kontrol dan fleksibilitas untuk distribusi TV. Tampilan berbasis tatapmuka sehingga para pengguna dapat memilih saluran sesuai kebutuhannya.

Di tempat umum dan ruang kerja, IPTV TV memungkinkan pengguna untuk menggunakan proyek signage digital kualitas tinggi dan menampilkan informasi di bawah kendali terpusat dan menyediakan alat yang sempurna untuk komunikasi, imajinatif pemasaran, proyeksi citra perusahaan dan mempublikasikan prestasi terbesar Anda.

Berikut ini gambaran dari IPTV:

TUGAS

IPTV merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi yang sudah semakin konvergen. IPTV merupakan kombinasi dari penyiaran, telekomunikasi dan internet sehingga IPTV memiliki beberapa fasilitas yang merupakan keunggulan teknologi tersebut. ITU-T sebagai badan standarisasi internasional telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait layanan IPTV, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengatur layanan IPTV di Indonesia. Seperangkat regulasi harus diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur layanan IPTV agar Indonesia dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi ini. Regulasi IPTV yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, peraturan ini sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan definisi IPTV, media IPTV, penyelenggara IPTV, ruang lingkup layanan IPTV, jaringan, sistem perangkat, konten, pengamanan, perlindungan, cara menjadi penyelenggaraan layanan IPTV dan sanksi-sanksi. Regulasi yang sudah ada akan terus diperbaharui dan dikoreksi agar regulasi IPTV yang berlaku di Indonesia dapat selalu mengakomodir berbagai kepentingan pada industri IPTV. Tidak cukup hanya mengeluarkan peraturan saja, konsistensi dan komitmen dari regulator, para pelaku usaha IPTV dan masyarakat terhadap peraturan tersebut sangat dibutuhkan. 

Masih bingung ? Oke saya akan menjelaskan dari sudut pandang orang awam.

Pertama bayangkan televisi yang berada di rumah kamu. Televisi ini tidak perlu yang mahal, flat atau smart TV, cukup TV biasa saja. Sudah ? Kalau sudah, bayangkan ada sebuah kotak hitam di samping televisi kamu. Kotak itu adalah alat khusus yang dipasang agar televisi kamu terpasang IPTV. Lalu coba kamu nyalakan televisimu. Biasanya kita akan menekan angka di remote untuk mencari channel yang sedang ingin kita lihat, namun IPTV bisa melakukan lebih banyak dari itu.  Kamu bisa nonton film-film Box Office, serial drama, film dokumenter, musik, berita, olahraga dunia, program anak-anak, dll yang selama ini hanya bisa kamu nikmati melalui TV kabel.

Kok bisa ?

Ya iyalah bisa. Jadi semua siaran televisi yang akan kamu nikmati itu akan ditransmisikan melalui jaringan internet, bukan menggunakan kabel atau antena. Nah kotak hitam itu adalah Set Top Box yang berfungsi menangkap sinyal dan konten lalu menampilkannya ke layar televisi. Tidak Cuma itu fasilitas IPTV. Sekarang bayangkan ada tombol ajaib di remote yang membuat kamu bisa mengakses fitur  berikut ini.

  1. Live TV Broadcast. Ini Siaran TV local yang biasa kamu dapet dirumah dan siaran TV berbayar.
  2. Time-shifted television TV. Ketika kamu lagi broadcast TV atau menyaksikan program live TV, kamu bisa mem-pause dan me-rewind untuk menyaksikan kembali bagian yang ingin kamu ulang. Atau kamu juga bisa menyaksikan siaran yang sudah ditayangkan beberapa jam bahkan beberapa hari yang lalu.
  3. Video on Demand. Kamu bisa memilih untuk menyaksikan suatu film tertentu dari beberapa pilihan konten film yang disajikan.
  4.  Personal Video Recording. Kamu bisa merekam suatu program broadcast/live TV sesuai dengan jadwal program yang dapat ditampilkan.
  5. Public Services. Kamu bisa memilih program-program layanan masyarakat seperti “early warning information”, “proses pembuatan KTP, SIM dll”, “proses pembayaran pajak” dll.
  6. Music on Demand. Kamu bisa memilih untuk menyaksikan/mendengarkan suatu musik/lagu tertentu dari beberapa pilihan konten lagu.
  7. Headlines on Demand. Kamu  dapat menyaksikan informasi News, Weather, Horoscope, pada portal IPTV.
  8. Gaming.
  9. TV Web Browsing / Internet on TV.  Memungkinkan kamu untuk melakukan browsing internet yang telah didefinisikan pada sebuah portal IPTV.
  10. 10.  Interactive Advertising.
  11.  T-Commerce. Kamu dapat berbelanja melalui tampilan katalog pada TV dengan metoda transaksi yang terjaga keamanannya.

Wow kurang enak apa coba ? Serasa memiliki bioskop sendiri di dalam rumah, namun saya sendiri yang menjadi operator bioskop yan menentukan film yang ingin ditonton.

Mau mencoba ?

Di luar negeri, IPTV juga masih merupakan teknologi yang sedang berkembang. Kalau di luar negeri saja masih berkembang lalu apakah kita sudah bisa menikmati layanan menggiurkan ini ? Syukurlah ada Groovia TV yang mempelopori layanan IPTV di Indonesia. Groovia TV merupakan produk dari telkom.  Groovia TV menyediakan layanan IPTV pertama di Indonesia.  Groovia TV sudah mencapai

  • Seluruh coverage area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Cilegon, Karawang dan Purwakarta yang memenuhi persyaratan teknis.
  • Cluster based. Area dalam Cluster/High Rise Building/Apartemen di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Cilegon, Karawang dan Purwakarta yang akses jaringan telekomunikasi eksisting menggunakan teknologi FTTH (Fiber to the Home)/GPON. (http://groovellas.blogspot.com/)

Groovia TV menyediakan beberapa fitur IPTV seperti.

  1. TV On Demand. Ada 81 kanal, mulai dan film-film box office, Drama series, Film dokumenter, music, berita, olahraga kelas dunia dan program anak, juga layanan-layanan ingeraktif yang berbeda. Jadi tidak perlu bingung kalau kamu mau nonton serial drama luar negeri favorit kamu, tinggal duduk manis di depan televisi.
  2. Menu pause, rewind, play, memberhentikan sejenak tayangan yang sedang disaksikan, merekam tayangan favorit, memutar kembali program acara yang sudah tayang beberapa hari yang lalu. Wah jadi nggak perlu berantem sama adik atau kakak kalau banyak acara bagus yang tabrakan. Kamu juga tetep bisa nonton siaran favorit kamu pas kamu lagi ada kegiatan lain.
  1. Fasilitas Video On Demand (VOD). Memungkinkan kamu nonoton film favorit kamu dari yang tersedia di katalog
  2. Karaoke lagu favorit langsung di depan TV kamu. Jadi ngapain repot-repot ke tempat karaoke kalau kamu bisa karaoke dirumah
  3. Siaran beresolusi tinggi di kanal-kanal High Definition (HD). Lama nonton nggak masalah, gambar yang disajikan tajam dan membuat mata anteng.
  4. Radio. Nggak perlu repot-repot keluarin tape kalau mau denegrin radio, kan udah ada IPTV
  5. Parent Control. Jangan takut kalau anak kamu bakan nonton yang enggak-enggak soalnya ada layanan kontrol tayangan bagi anak-anak yang disediakan oleh GROOVIA, dimana terdapat pilihan bagi anda  untuk mengatur level tayangan sesuai dengan yang kamu inginkan.
  6. Games On Demand. Coco bagi gamers sejati.
  7. NPVR (Network Personal Video Recorder). Layanan penyimpanan yang disediakan oleh GROOVIA dan dapat kamu gunakan untuk menyimpan program pilihan pelanggan dari berbagai channel yang tersedia.
  8. Bantuan . Layanan untuk memberikan bantuan pada kamu untuk penggunaan seluruh fitur yang tersedia di GROOVIA.

Layanan IPTV dari Groovia TV ini merupakan sebuah terobosan yang membawa kita ke era beru dalam pertelevisian. Internet dan televisi sekarang bukanlah dua hal yang akan berjalan parsial lagi. Dengan adanya IPTV, Internet dan televisi akan menjadi partner strategis dalam membawa kita ke hiburan dan media informasi tanpa batas. Groovia TV seakan menjadi gerbang yangmengantar Indoensia ke era baru dalam menikmati hiburan. Tak heran jika dalam waktu 6 bulan ini Telkom menargetkan 300ribu pelanggan di Jakarta (dikutip dari centrone.com). Saya yakin kalian ingin menjadi salah satu dari 300 ribu itu, tinggal klik disini  , disini , atau  disini untuk selangkah lebih dekat dengan era baru pertelevisian ini.

Tunggu apa lagi ? Segera nikmati hiburan tanpa batas dengan Groovia TV

Click me

Sumber :

http://opensource.telkomspeedy.com/forum/viewtopic.php?pid=119056

http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=12285.0

http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/kepmen/draft%20white%20paper%20iptv.pdf

http://www.beritaphoto.com/featured/pertama-di-indonesia-era-baru-menonton-tv-bersama-groovia-tv-dari-telkomvision-dan-hbo-on-demand/

http://www.centroone.com/news/2011/06/01r/luncurkan-groovia-tv-telkom-bidik-300-ribu-pelanggan-jakarta/

http://groovellas.blogspot.com/

D A M P A K – I P T V

Dampak IPTV terhadap industri dapat dibedakan dalam 3 domain:

Content (isi) : teknologi IPTV memudahkan produksi isi (content) dan memudahkan akses mendapatkan isi itu (selain menjaga keamanan saat mengakses).

Convergence (konvergensi) : pemakaian jaringan IP memudahkan aplikasi tunggal untuk digunakan oleh berbagai perangkat akhir di dalam sebuah jaringan layanan.

Interactivity (interaktivitas) : pola alamiah jaringan IP yang dua arah memudahkan dialog antar-pemangku kepentingan (pelanggan, penyedia jasa isi, dan penyedia layanan).

IPTV bekerja dengan ketersediaan teknologi jaringan, untuk itu arsitektur jaringan menggunakan IPTV sangat penting. Pengantaran isi (content) mengharuskan bandwidth dan tampilan prima, tak hanya di ujung jaringan (last mile yang terdapat di jaringan akses) tapi juga di pinggir dan tengah jaringan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Model layanan IPTV, dan keuntungan pasarnya, adalah konsepsi baru. Namun, pengembangan termutakhir membuat pengantaran IPTV menjadi layanan yang aman, bisa diukur, dan tak memakan biaya tinggi.

Pengembangan ini termasuk: – pembangunan ethernet gigabit – kemampuan jaringan IP untuk keamanan dan QoS – pengembangan router IP dan switcher untuk jaringan IP – pembuatan applikasi penengah (middleware applications) yang canggih dan dapat mengatur pengantaran video di dalam jaringan dengan lebih mudah

Kumpulan RSS Feed Situs Berita Online – Banyak yang mencariKumpulan RSS Feed Situs Berita Online.Entah untuk membuat sebuah blog dengan Auto Generate Content atau memang untuk dimasukan kedalam list berita mereka.Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan Kumpulan RSS Feed Situs Berita Online yang saya punya dan saya kumpulkan dalam Kumpulan RSS Feed Situs Berita Online.

Sebelum saya membagikan,saya mencoba mengartikan sedikit mengenai apa itu RSS ?? dari pengertian situs wikipedia indonesia,RSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan (diantaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog.

Apa sebenarnya penggunaannya ?? RSS digunakan secara luas oleh komunitas weblog untuk menyebar ringkasan tulisan terbaru di jurnal, kadang-kadang juga menyertakan artikel lengkap dan bahkan gambar dan suara. Sekitar 2000, penggunaan RSS meluas di berbagai penerbitan berita, termasuk Reuters, CNN, dan BBC.

Sudah lengkap kan ?? Mari kita bahas mengenai RSS Feed Berita Online ini

Kumpulan RSS Feed Situs Berita Online

http://rss.tempointeraktif.com/index.xml

http://rss.tempointeraktif.com/fokus.xml

http://rss.tempointeraktif.com/nasional.xml

http://rss.tempointeraktif.com/internasional.xml

http://rss.tempointeraktif.com/senihiburan.xml

http://rss.tempointeraktif.com/teknologi.xml

http://rss.tempointeraktif.com/gayahidup.xml

http://rss.tempointeraktif.com/selebritas.xml

http://rss.tempointeraktif.com/otomotif.xml

http://rss.tempointeraktif.com/cariangin.xml

http://rss.tempointeraktif.com/opini.xml

http://rss.tempointeraktif.com/caping.xml

http://rss.tempointeraktif.com/kolom.xml

http://rss.tempointeraktif.com/metro.xml

http://rss.tempointeraktif.com/bisnis.xml

http://rss.tempointeraktif.com/olahraga.xml

http://rss.detik.com/index.php/detikcom

http://rss.detik.com/index.php/detiknews

http://rss.detik.com/index.php/hot

http://rss.detik.com/index.php/finance

http://detikinet.com/index.php/detik.feed

http://rss.detik.com/index.php/sport

http://rss.detik.com/index.php/otomotif

http://rss.detik.com/index.php/food

http://rss.detik.com/index.php/foto

http://www.kompas.com/getrss/all

http://www.kompas.com/getrss/nasional

http://www.kompas.com/getrss/regional

http://www.kompas.com/getrss/internasional

http://www.kompas.com/getrss/megapolitan

http://www.kompas.com/getrss/bisniskeuangan

http://www.kompas.com/getrss/kesehatan

http://www.kompas.com/getrss/olahraga

http://www.kompas.com/getrss/perempuan

http://www.kompas.com/getrss/properti

http://www.kompas.com/getrss/sains

http://www.kompas.com/getrss/travel

http://www.kompas.com/getrss/oase

http://www.kompas.com/getrss/

Kompas Entertainment

http://entertainment.kompas.com/rss/all

http://entertainment.kompas.com/rss/foto

http://entertainment.kompas.com/rss/gosip

http://entertainment.kompas.com/rss/wannatop

http://entertainment.kompas.com/rss/video

http://entertainment.kompas.com/rss/style

http://entertainment.kompas.com/rss/internasional

http://entertainment.kompas.com/rss/sinema

http://entertainment.kompas.com/rss/musik

Kompas Tekno

http://www.kompas.com/getrss/tekno

http://www.kompas.com/getrss/teknonews

http://www.kompas.com/getrss/teknofeature

http://www.kompas.com/getrss/teknoreview

http://www.kompas.com/getrss/teknotutorial

Kompas Cetak

http://www.kompas.com/getrss/cetak

http://www.kompas.com/getrss/cetakutama

http://www.kompas.com/getrss/cetakmetropolitan

http://www.kompas.com/getrss/cetakhumaniora

http://www.kompas.com/getrss/cetakbisnis

http://www.kompas.com/getrss/cetakolahraga

Kompas Otomotif

http://www.kompas.com/getrss/otomotif

http://www.kompas.com/getrss/otomotifmodifikasi

http://www.kompas.com/getrss/otomotifteknologi

Kompas Images

http://images.kompas.com/rss.php

http://www.antara.co.id/rss/news.xml

http://www.antara.co.id/rss/nas.xml

http://www.antara.co.id/rss/int.xml

http://www.antara.co.id/rss/ekb.xml

http://www.antara.co.id/rss/ork.xml

http://www.antara.co.id/rss/sbh.xml

http://www.antara.co.id/rss/art.xml

http://www.antara.co.id/rss/wbm.xml

http://www.antara.co.id/rss/tek.xml

http://www.liputan6.com/feed/rss

http://www.liputan6.com/feed/rss2/

http://www.liputan6.com/feed/actual/

http://sindikasi.okezone.com/index.php/okezone/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/news/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/international/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/lifestyle/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/celebrity/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/sports/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/bola/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/autos/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/techno/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/tokoh/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/economy/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/foto/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/pilkada/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/kampus/RSS2.0

http://sindikasi.okezone.com/index.php/pemilu/RSS2.0

RSS Apa itu RSS Feed?

RSS disingkat dari Rich Site Summary adalah sebuah format yang berfungsi untuk menyampaikan konten-konten terbaru dari suatu website secara reguler. Banyak website atau blog yang menggunakan layanan ini untuk menyampaikan konten-kontennya kepada siapapun yang memerlukan.

Apa manfaat dari RSS Feed?
Bagi Anda yang sering membuka banyak website untuk mencari informasi maupun artikel-artikel terbaru. Sekarang tidak perlu repot lagi. Dengan RSS, Anda bisa mendapatkan semua konten-konten terbaru dari website yang Anda inginkan hanya dengan buka satu website saja.

Sebagai contoh, Anda berlangganan website-website favorit Anda di Google Reader. Maka Anda cukup buka Google Reader Anda sudah bisa menikmati semua artikel-artikel terbaru dari website favorit Anda.

Selain itu Anda juga bisa menghemat uang koneksi internet bagi Anda yang menggunakan koneksi limited. Karena Anda tidak perlu membuang banyak waktu dan kuota untuk membuka banyak website.

Cara menggunakannya?
Seperti yang sudah saya jelaskan diatas jika Anda berlangganan website favorit Anda di Google Reader maka Anda cukup buka Google Reader Anda sudah bisa membaca semua artikel dari website tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya.

Bagi Anda yang ingin mendapat performa yang bagus sebaiknya Anda berlangganan di Google Reader saja karena loadingnya lebih cepat dan lebih mudah digunakan.

Tidak suka menggunakan RSS Reader?
Jika Anda tidak suka menggunakan layanan RSS Feed. Anda bisa berlangganan via e-mail.
Fungsinya sama, setiap kali ada artikel terbaru yang diposting maka artikelnya akan otomatis dikirim ke email Anda.

Cara Berlangganan?

Via RSS Feed

1. Klik pada Berlangganan artikel Herman Blog via RSS Feed
2. Pilih salah satu RSS Reader yang sering Anda gunakan

YYYYY

3. Selesai


Via E-mail

1. Ketikkan email kamu didalam kotak yang disediakan lalu klik Berlangganan

2. Kemudian akan mucul kotak pop-up. Masukkan kode verifikasi sesuai dengan kode yang tertera didalam kotak lalu klik Complete Subscription Request.
3. Selesai

2 IA 16

57411507  Yerni.Euodia.Rahayu

57411900 Syara Safrila

51411690  Crishna Maulana

50411271  Ady Septiansyah

52411564 Fadhlan Ahdian Pratama

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 16, 2013 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: